Cilacap - Harapan seratusan lebih korban longsor di Dusun Jatiluhur Desa Padangjaya Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah untuk memiliki rumah baru nampaknya akan segera terwujud.
Akhir Desember 2018 ini, Pemerintah Daerah (Pemda) Cilacap akan membebaskan tanah sebagai permukiman baru bagi warga terdampak.
“Ini relokasi untuk 24 rumah. Dalam 24 rumah itu ada dalam satu rumah itu kan ada yang dua KK. Berarti, relokasi itu Insya Alllah akan ada deal-dealan untuk pembelian tanah,” kata Kepala Dusun Jatiluhur, Tarsono.
Dia mengatakan, rencananya, Pemda Cilacap akan membebaskan tanah seluas kurang lebih 4.000 meter persegi yang lokasinya masih berada di Dusun Jatiluhur. Dari permukiman terdampak longsor, jaraknya berkisar satu kilometer. Adapun dari Huntara (Hunian Sementara), jarak permukiman baru ini kisaran 200 meter.
Sebab, pembicaraan untuk penentuan harga baru akan dilakukan paling lambat pada akhir Desember 2018 ini. Sumber dana pembebasan tanah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Cilacap 2018.
Dia mengungkapkan, dari informasi yang diperolehnya, setelah pembebasan lahan, pembangunan permukiman akan dilakukan secara bertahap, dimulai pada 2019. Pertama adalah penyiapan lahan.
Kemudian, pembangunan rumah dan pembangunan infrastruktur lain, seperti jalan dan jaringan listrik. Dari informasi yang diperolehnya, dana pembangunan permukiman baru itu berasal dari APBD Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dan Badan Nasional Penanganan Bencana atau BNPB.
“Luasannya itu diperkirakan 4.000 meter persegi lebih. Kalau jarak dari permukiman terdahulu itu sekitar satu kilometer. Dari huntara malah lebih dekat. Jaraknya sekitar 200 meter,” jelasnya.
Tarsono mengungkapkan, longsor yang terjadi di Dusun Jatiluhur pada akhir 2016 hingga 2017 lalu menyebabkan sebanyak 24 rumah rusak total. Tujuh di antaranya ambruk lantaran gerakan tanah yang terjadi terus menerus. Akibatnya, sebanyak 106 warga terpaksa mengungsi.
Dia menambahkan, sebanyak 13 kepala keluarga (KK) atau 33 jiwa mengungsi ke Huntara. Adapun sisanya, mengungsi ke rumah saudara di lokasi lebih aman. Hingga saat ini, terhitung warga sudah mengungsi nyaris selama dua tahun.
Dia berharap, pada 2020, rumah relokasi sudah siap ditempati. Dengan demikian, korban longsor bisa pindah dari pengungsiannya saat ini.
Sebelumnya, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Majenang, Edi Sapto Priyono mengatakan tahapan relokasi saat ini adalah pengadaan lahan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Cilacap. Anggaran itu akan muncul pada APBD Perubahan 2018 ini dan akan langsung digunakan.
“Insya Allah untuk anggaran ganti rugi (lahan relokasi) nanti mungkin muncul pada APBD Perubahan 2018 ini,” kata Edi.
Tahun berikutnya, diharapkan BNPB sudah mengalokasikan anggaran untuk persiapan dan pematangan lahan sehingga pada akhir 2019 atau paling lambat 2020 rumah relokasi bisa digunakan.
Dia menjelaskan, lahan untuk relokasi sudah disurvei oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Bandung. PVMBG telah menyatakan bahwa lokasi tersebut aman dan layak untuk permukiman penduduk.[Gatra.com]
Akhir Desember 2018 ini, Pemerintah Daerah (Pemda) Cilacap akan membebaskan tanah sebagai permukiman baru bagi warga terdampak.
“Ini relokasi untuk 24 rumah. Dalam 24 rumah itu ada dalam satu rumah itu kan ada yang dua KK. Berarti, relokasi itu Insya Alllah akan ada deal-dealan untuk pembelian tanah,” kata Kepala Dusun Jatiluhur, Tarsono.
Dia mengatakan, rencananya, Pemda Cilacap akan membebaskan tanah seluas kurang lebih 4.000 meter persegi yang lokasinya masih berada di Dusun Jatiluhur. Dari permukiman terdampak longsor, jaraknya berkisar satu kilometer. Adapun dari Huntara (Hunian Sementara), jarak permukiman baru ini kisaran 200 meter.
Sebab, pembicaraan untuk penentuan harga baru akan dilakukan paling lambat pada akhir Desember 2018 ini. Sumber dana pembebasan tanah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Cilacap 2018.
Dia mengungkapkan, dari informasi yang diperolehnya, setelah pembebasan lahan, pembangunan permukiman akan dilakukan secara bertahap, dimulai pada 2019. Pertama adalah penyiapan lahan.
Kemudian, pembangunan rumah dan pembangunan infrastruktur lain, seperti jalan dan jaringan listrik. Dari informasi yang diperolehnya, dana pembangunan permukiman baru itu berasal dari APBD Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dan Badan Nasional Penanganan Bencana atau BNPB.
“Luasannya itu diperkirakan 4.000 meter persegi lebih. Kalau jarak dari permukiman terdahulu itu sekitar satu kilometer. Dari huntara malah lebih dekat. Jaraknya sekitar 200 meter,” jelasnya.
Tarsono mengungkapkan, longsor yang terjadi di Dusun Jatiluhur pada akhir 2016 hingga 2017 lalu menyebabkan sebanyak 24 rumah rusak total. Tujuh di antaranya ambruk lantaran gerakan tanah yang terjadi terus menerus. Akibatnya, sebanyak 106 warga terpaksa mengungsi.
Dia menambahkan, sebanyak 13 kepala keluarga (KK) atau 33 jiwa mengungsi ke Huntara. Adapun sisanya, mengungsi ke rumah saudara di lokasi lebih aman. Hingga saat ini, terhitung warga sudah mengungsi nyaris selama dua tahun.
Dia berharap, pada 2020, rumah relokasi sudah siap ditempati. Dengan demikian, korban longsor bisa pindah dari pengungsiannya saat ini.
Sebelumnya, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Majenang, Edi Sapto Priyono mengatakan tahapan relokasi saat ini adalah pengadaan lahan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Cilacap. Anggaran itu akan muncul pada APBD Perubahan 2018 ini dan akan langsung digunakan.
“Insya Allah untuk anggaran ganti rugi (lahan relokasi) nanti mungkin muncul pada APBD Perubahan 2018 ini,” kata Edi.
Tahun berikutnya, diharapkan BNPB sudah mengalokasikan anggaran untuk persiapan dan pematangan lahan sehingga pada akhir 2019 atau paling lambat 2020 rumah relokasi bisa digunakan.
Dia menjelaskan, lahan untuk relokasi sudah disurvei oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Bandung. PVMBG telah menyatakan bahwa lokasi tersebut aman dan layak untuk permukiman penduduk.[Gatra.com]